2018, 400 UKM Akan Dapat Sertifikat Halal Gratis

Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi (Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berkomitmen dengan memberikan perhatian kepada usaha kecil menengah (UKM) yang ada di provinsi Kepulauan Babel. Salah bentuk perhatian tersebut ditunjukkan dengan akan memberikan sertifikasi halal secara gratis. Pada tahun 2018, Pemprov menargetkan 400 UKM yang akan diberikan sertifikasi tersebut.
 
"Pak Gubernur sangat perhatian terhadap UKM. Untuk tahun 2018, Ada 400 UKM yang akan masuk program pemberian sertifikat halal bagi usahanya," ujar Hj. Elfiyena Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung, Senin (22/01).
 
Untuk mensukseskan kegiatan ini, pemprov menggandeng Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Untuk produk-produk yang disertifikasi halal diantaranya mulai dari makanan, kosmetik, hingga hasil kerajinan.
 
Menurut Hj. Elfiyena, langkah ini untuk mempersiapkan pelaku UKM dengan modal minim untuk mendukung wisata halal dan MEA. Produk halal tidak hanya dicari wisatawan muslim, tetapi juga bagi non-muslim. Karena para wisatawan dan konsumen akan lebih memilih produk-produk yang memang ada jaminan dari lembaga berkompeten.
 
"Rencananya program sertifikasi halal tahun 2018 ini dijalankan mulai Ferbruari ini diawali dengan sosialiasi dan kita targetkan nanti sampai 2018 ada 1000 pelaku UKM yang sudah ada sertifikat halal. Kita berharap ini jadi motivasi agar UKM dapat mendukung Babel sebagai salah satu destinasi wisata halal," ucapnya.
 
Data dari LPPOM MUI Kepulauan Babel menyebutkan hingga tahun 2017 lalu, sudah ada sekitar 484 produk yang sudah memiliki sertifikasi halal.
 
Hj. Elfiyena menambahkan bahwa Pemprov memberikan fasilitas ini secara gratis. Padahal untuk proses verifikasi mendapatkan sertifikat halal seharusnya ada biaya yang ditanggung pengusaha. 
"Untuk sertifikat halal itu biayanya sekitar Rp 2,7 Rp 3 juta per usaha. Dan kita berikan secara cuma-cuma," tuturnya.
 
Namun begitu, sebelum dilakukan verifikasi oleh tim dari MUI pihak Dinas Koperasi dan UKM  akan sosialisasi lebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota dapat mempersiapkan UKM yang akan diproses sertifikasi halalnya.
 
"Ya, tujuan sosialisasi agar Kab/Kota dapat mempersiapkan UKM yang akan diproses sertifikat halal. Sehingga sewaktu auditor LPPOM MUI turun ke lapangan, UKM dapat memenuhi persyaratan halal," jelasnya.
Sumber: 
Humas Dinas KUKM
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Bidang Informasi: 
KUKM