Berita

Bingung Urus SPP-PIRT, Begini Caranya Mendapatkan Sertifikasi Bagi Industri Rumahan

Pangkalpinang - Punya produk berkualitas tentunya menjadi keinginan pelaku UMKM. Namun selain itu, pelaku UMKM juga wajib memiliki ijin usaha makanan rumahan.
 
Pelaku usaha makan minuman rumahan harus memiliki ijin usaha yakni sertifikasi produksi olahan makanan minuman rumahan atau SPP-PIRT. Ini penting untuk kemajuan usaha selain kualitas produk.
 
SPP-PIRT merupakan hal wajib yang dimiliki, sertifikat ini sebagai penjamin dan barang bukti bahwa produk layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
 
Jika sudah memiliki SPP-PIRT ini, pelaku usaha sebagai produsen dapat lebih tenang dalam memproduksi atau menjual secara luas.
 
Disebutkan, SPP-PIRT berlaku paling lama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat enam bulan sebelum masa  berlaku habis.
 
Untuk mendapatkan PIRT, pelaku UMKM dapat membuatnya dan mengajukan ke dinas PTSP Kab/Kota di wilayahnya.
 
Cara pembuatan tidak lah sulit dan cukup mudah. Silahkan mengajukan permohonan ke Dinas PTSP di wilayahnya.
 
Terkait SPP-PIRT, pihak Kemenkop berikan penjelasan jenis panganyang bisa mendapat izin SPP-PIRT, yakni: jenis pangan yang mendapat izin produksi tidak termasuk seperti pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food), yang kedia jenis pangan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) hasil produksi wilayah Indonesia dan  pangan yang dikemas kembali dalam ukuran kecil, setelah memiliki SPP-PIRT sebelumnya dalam kemasan besar.
 
"Itu jenis pangan yang bisa mendapat ini SPP-PIRT," jelas Kemenkop melalui akun IG-nya.
 
Untuk mendapatkan SPP-PIRT, pelaku UMKM harus melampirkan syarat. Syarat yang harus dipenuhi seperti Fotokopi KTP, pas foto 3x4,  surat keterangan domisili, denah lokasi usaha, SK puskesmas, surat permohonan izin produksi makanan kepada Dinas Kesehatan, data produk, sampel hasil produksi, label yang dipakai, menyertai hasil uji laboratorium dan ikut penyuluhan keamanan pangan.
 
Pelaku usaha olahan makanan minuman wajib melampirkan persyaratan ini dan mengajukannya ke Dinas PTSP. Setelah dilakukan evalusi dan pemeriksaan dokumen, maka SPP-PIRT akan diterbitkan.
Sumber: 
Humas DKUKM
Penulis: 
surianto
Bidang Informasi: 
KUKM