Berita

Dinas KUKM Usulkan 52.457 Data Calon Penerima BPUM Ke Kemenkop UKM

Pangkalpinang - Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung kembali menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Darmansyah Husein diruang Rapat Dinas KUKM Babel di Pangkalpinang, Senin (14/9/20). Kunjungan Anggota DPD Darmansyah Husein ini diterima langsung oleh Kadis KUKM Babel Hj Elfiyena beserta jajarannya.
 
Kunjungan ini untuk yang kedua kalinya dalam dua bulan terakhir ini, dimana sebelumnya Anggota DPD RI berkunjungan ke Dinas KUKM pada tanggal 4 Agustus yang lalu.
 
Kadis KUKM Babel Hj Elfiyena menyatakan bahwa sebanyak 52.457 data usulan penerima BPUM sudah disampaikan ke Kemenkop UKM. Data tersebut merupakan data usulan dari Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 
"Kita sudah sampaikan usulan data penerima BPUM sebanyak 52.457. Data ini merupakan data terakhir sampai minggu kedua bulan ini dan sudah sesuai kriterianya," katanya dihadapan Anggota DPD, Senin (14/9/20).
 
Dia menambahkan, hingga saat ini pelaku usaha mikro Babel yang mendapatkan BPUM mencapai 2.676 pelaku usaha mikro.
 
"Hingga tahap ke enam, sudah ada 2.676 pelaku usaha mikro yang sudah ada SK Kemenkop UKM nya sebagai penerima BPUM. Mereka (penerima BPUM, red) hasil dari cleansing dan validasi Kemenkop UKM dan OJK," tambahnya.
 
Selain akses permodalan, pemerintah juga melakukan upaya memperluas akses pasar. Di Babel, pemprov akan melakukan kerjasama dengan beberapa market place dan media guna mempromosi produk UMKM Babel. Kerjasama ini didanai dengan Dana DID.
 
"Kita dorong promosi UMKM dengan memanfaatkan dana DID melalui kerjasama dengan market place nasional dan media. Ini agar UMKM Babel dapat akses pasar yang luas dan memasuki ekosistem digital," katanya.
 
Ia juga menambahkan bahwa Dinas KUKM Babel menerima dana dekonstrasi 2,8 M. Dana ini untuk fasilitasi galery Smesco Indonesia, honor PPKL dan satgas pengawas koperasi.
 
"Dana itu untuk fasilitasi promosi produk UMKM di Smesco Indonesia, honor tenaga penyuluh dan satgas pengawas koperasi," tambahnya.
 
Pemerintah sudah mempermudah akses pembiayaan melalui berbagai program. Program Ummi melalui pegadaian, program mekar melalui PT PNM, KUR, LPDB KUMKM dan KUR Ultra mikro.
 
"Sudah banyak program permodalan yang disiapin untuk UMKM. Saat ini ada juga KUR  Ultra mikro dengan dana maksimal 10 juta dan dengan bunga kredit 0 persen selama 6 bulan," ujarnya.
 
Anggota DPD RI, Darmasyah Husein mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya membantu permodalan saja. Namun diharapkan juga untuk membantu UMKM dalam segi pemasarannya.  Karena UMKM sangat membutuhkan pasar agar produknya bisa diserapkan pasar.
 
"Pemda jangan hanya bantu UMKM dari hal modal saja, tetapi juga pemasarannya. Karena UMKM butuh akses pasar yang luas agar usaha terus berjalan," katanya.
 
Ia mencontohkan, program bansos bisa memanfaatkan produk UMKM lokal. Misalnya, kecap atau ikan asin bisa menjadi produk yang masuk dalam bansos itu dengan membeli produk dari UMKM.
 
"Program bansos sebisa mungkin memanfaatkan produk UMKM lokal. Jangan hanya menggunakan semua produk pabrik tapi harus ada produk UMKM lokal," ujarnya.
Sumber: 
Humas DKUKM
Penulis: 
surianto
Fotografer: 
surianto
Bidang Informasi: 
KUKM