Pemprov Dukung Penguatan Modal UMKM Melalui MoU dengan BPR Syariah Babel

Pangkalpinang - Keberadaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi  Kep Bangka Belitung. Salah satunya dengan memberikan dukungan modal usaha, melalui subsidi margin kredit modal diperbankan.

Gubernur Kep Babel Erzaldi Roesman dengan Direktur BPR Syariah Babel Helli Yuda menandatangani nota kesepakatan atau MoU tentang perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Melalui Subsidi margin/Bagi hasil pembiayaan modal kerja di Gedung Mahligai Rumdin Gubernur di Pangkalpinang, Senin (18/12/17).

Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. MoU ini bukan kerjasama penyertaan modal diperbankan, tetapi dukungan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM di Bangka Belitung. Pemprov mengalokasikan anggaran subsidi margin sebesar Rp 812.500.000.

"Ini program subsidi margin atau bagi hasil untuk pelaku UMKM. Program bisa digunakan petani, nelayan dan kedepan bisa untuk membantu pengembangan desa mart. Program ini untuk membantu UMKM," katanya.

Erzaldi menambahkan bahwa MoU ini sebagai langkah awal dalam penguatan modal bagi UMKM. MoU ini selanjutnya pada perubahan akan dilakukan seperti yang ada di Bangka Tengah. Dana yang ditempatkan tidak hilang karena adanya subsidi dari bagi hasil. Misalnya, pemprov meletakan dana 10 milyar. Dengan dana bagi hasil ini, maka pemerintah dapat membantu subsidi permodalan bagi UMKM.

"Ini bukan sebagai penyertaan modal. Ini untuk perkuat pengembangan koperasi dan UMKM di Babel. Jadi, bagi hasilnya saja yang tidak diambil dan digunakan untuk membantu UMKM. Nanti, semuanya kita serahkan pada Bank dengan sistem executing," tambahnya.

Dia berharap MoU yang sudah ditandatangani ditindaklanjuti dengan action (langkah) nyata dan dapat diterima koperasi dan pelaku UMKM.

"MoU ini dapat berjalan baik dan memberi manfaat bagi kemajuan UMKM kita," harapnya.

Sementara Helli Yuda Direktur BPR Syariah Babel mengatakan MoU ini akan sangat membatu kemajuan UMKM Babel. Kerjasama ini untuk mensubsidi margin kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Misalnya dana LPDB sebesar Rp 12.5 milyar yang dikucurkan untuk Koperasi dan UMKM mendapat subsidi dari pemerintah.

"Bunga dari pinjaman LPDB itu sebesar 9 persen, disubsidi pemerintah 3 persen, sisanya 6 persen menjadi tanggungan UMKM. Jadi MoU ini sangat membantu UMKM," katanya.

Ia menambahkan berdasarkan hasil rakornis dengan seluruh kepala Dinas Koperasi dan UKM se Indonesia di Batam beberapa waktu lalu, MoU yang telah dilakukan Pemkab Bateng dengan BPR Syariah Babel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemkab Bateng telah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,5 milyar dengan pola executing.

"Keberhasilan program ini sangat baik dengan tingkat pengembalian kredit macetnya nol persen. Ini suatu keberhasilan dan sangat diapresiasi oleh pemerintah pusat serta sangat membatu sekali pelaku UMKM," ujarnya.

Sumber: 
Humas Dinas KUKM
Penulis: 
An
Fotografer: 
An
Bidang Informasi: 
KUKM