Berita

Pusat dan Daerah Harus Bersinergi dan Berkolaborasi Dalam Pengembangan KUKM

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengajak seluruh pemangku kepentingan antara lain Dinas Koperasi dan UMKM serta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki binaan Koperasi dan UMKM untuk sinergi serta kolaborasi dalam pengembangan KUMKM. 
 
Demikian disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia secara virtual via aplikasi zoom di Jakarta, Senin (08/02/21). Rakor ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi di seluruh Indonesia.
 
Arif Rahman Hakim mengatakan  Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 mengusung tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial,  dimana salah satu prioritas dalam RKP tersebut diberikan bagi pelaku KUMKM untuk melakukan transformasi pasca pandemi covid-19. 
 
“Ada Rp 4,85 triliun anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM yang tersebar di 22 K/L. Banyak program namun hasilnya belum optimal. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi dan sinergi sehingga memberikan kemampuan KUMKM untuk berhubungan dengan pasar," katanya.
 
Diketahui, proporsi unit usaha skala UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dengan kontribusi tenaga kerja 97 persen. UMKM menyumbang terhadap PDB nasional 57 persen. Melihat angka tersebut UMKM di Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN Plus Three bahkan Eropa.  
 
Namun, proporsi kredit masih relatif rendah yaitu di angka 20% yang menandakan bahwa masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan. Selain itu, kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14% artinya diperlukan dorongan yang optimal untuk dapat bersaing dengan negara lain. 
 
“Isu utamanya, UMKM masih sulit untuk 'naik kelas'. Artinya UMKM masih sulit naikan level usahanya baik dari segi pendapatan maupun akses pasar," ucap Arif Rahman Hakim.  
 
Lebih jauh, Arif Rahman mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan rekomendasi pengembangan UMKM, dari sisi Kelembagaan dan sisi Program.  
 
Rekomendasi dari sisi penguatan Kelembagaan, yaitu pertama, Kementerian KUKM diharapkan dapat menjadi leading sector pelaksanaan program pengembangan UMKM di berbagai K/L, BUMN dan swasta. Kedua, direkomendasikan perlunya insentif pajak menjadi salah satu  stimulus bagi perusahaan yang  bermitra dengan UMKM. Rekomendasi ketiga, PLUT diperkuat lagi sebagai sarana konsultasi yang langsung berkenaan dengan masyarakat.
 
"Rekomendasi keempat adalah pengembangan Platform UMKM sebagai penyedia Informasi; dan kelima pelibatan filantropi untuk inovasi pendanaan program," jelasnya.
 
Sementara, rekomendasi penguatan Program adalah Pengembangan  UMKM yang didasarkan pada konsep rantai pasok;  Penyediaan ruang bersama bahan baku atau produksi atau Factory Sharing, PLUT melibatkan para pakar/praktisi bisnis  untuk menjadi pelatih dan mentor bagi UMKM, Perluasan akses pasar UMKM, dan  Pengembangan UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah.
 
“Selain rekomendasi tersebut, Bappenas juga merekomendasikan 11 hal yang tercantum dalam RPP UU Cipta Kerja, terutama perbaikan pendataan UMKM melalui basis data tunggal dan permudahan perizinan usaha,” kata Arif Rahman Hakim.
 
Arif menyampaikan bahwa untuk program/kegiatan prioritas Kemenkop UKM Tahun 2021 akan fokus pada penerapan Good Corporate Koperasi dan Modernisasi Koperasi dengan target 100 Koperasi Modern,  Transformasi Formal Usaha Mikro melalui perlindungan, kemudahan, bantuan hukum dan pemberdayaan  minimal 14 persen.
 
"Fokus ketiga yakni pengembangan rantai pasok dan ekspor UKM dengan kontribusi ekspor UKM sebanyak 15,12 persen, dan Penciptaan wirausaha produktif dengan target Rasio Kewirausahaan sebesar 3,55 persen," ujarnya.
 
Arif meyakini dengan terciptanya sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah target tersebut akan dapat terwujud. 
 
“Tujuan utama kita agar Koperasi dan UMKM mesti naik kelas. Untuk itu, mari kita saling gotong royong, bergandengan tangan agar pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi ini dapat membantu pemerintah dalam pemulihan perekonomian,” pungkas Arif.
Sumber: 
Humas DKUKM
Penulis: 
Surianto
Bidang Informasi: 
KUKM