Berita

Rakornas Koperasi dan UKM 2019 Bahas Lima Isu Strategis

Pangkalan baru - Rakornas Koperasi dan UKM di Bangka Belitung membahas lima isu bidang strategis. Kelima isu bidang tersebut yakni, penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM, Peningkatan Akses Pembiayaan, Produktivitas dan Daya Saing, Peningkatan SDM KUMKM dan kebijakan ekonomi makro.
 
Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan mengatakan bahwa pada isu kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan gerakan reformasi total koperasi. Reformasi koperasi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja koperasi.
 
"Koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. Hal ini telah kita lakukan dan terus ditingkatkan, dimana sebanyak 43.000 koperasi sudah dibekukan. Upaya rehabilitasi pun terus dilakukan melalui pembenahan data koperasi nasional," katanya saat memberikan arahan kepada peserta rakornas di hotel Novotel, Jumat (3/5/19).
 
Sekretaris Kemenkop UKM menambahkan bahwa reformasi total koperasi dilakukan untuk merubah stigma koperasi sebagai organisasi jadul menjadi organisasi yang modern.
 
"Kita harus rubah stigma jadul tersebut.  Untuk itu, kita harus reformasi tampilan pengurusnya, tampilan tata kelolanya, dan tampilan layanan yang harus mengikuti kecenderungan-kencenderungan masyarakat saat ini," tambahnya Rully.
 
Dalam rangka penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM, pihaknya juga akan melakukan advokasi OPD dan Gerakan Koperasi,  menyempurnakan dan harmonisasi regulasi dan tindaklanjut penerapan OSS untuk Koperasi dan IUMK, membuat kebijakan/regulasi untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang pengawasan Koperasi.
 
"Penerapan OSS ini untuk mempermudah perijinan bagi koperasi dan UMKM," ujarnya.
 
Pada isu Peningkatan Akses Pembiayaan,  Menurut Rully, pemerintah akan melakukan peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan KUMKM melalui Kredit Program dengan Subsidi Bunga dan Penjaminan (KUR), peningkatan Peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses Pembiayaan UMKM, dan Akses Pembiayaan UMKM melalui LPDB-KUMKM.
 
"Kita juga terus tingkatkan Pengembangan Modal Pembiayaan UMKM melalui Skema Non Kredit (Modal Ventura, Resi Gudang, Pasar Modal, Pegadaian)," jelasnya.
 
Rully menuturkan bahwa perluasan akses pembiayaan melalui KUR cukup berhasil. Karena sejak tahun 2015-2018 realisasi KUR sebesar Rp.324,2 Triliun kepada 13,8 Juta orang.
 
"KUR salah satu contoh program yang berhasil dengan pola subsidi bunga dan penjaminan. Namun bagaimana KSP/KSPPS mengambil nilai/value terhadap program KUR tersebut? Hal ini yang harus kita tingkatkan," tuturnya.
 
Untuk Produktivitas dan Daya Saing, Rully menyatakan bahwa kemenkop membangun strategi Kemitraan Komperhensif, strategi pengembangan dukungan program kemitraan inklusif, peningkatan investasi pengembangan pasar dan pemantapan kawasan PKL.
 
"Diera industri 4.0, kita akan dorong kembangkan layanan Promosi dan E-commerce dan Pengembangan kluster UKM berbasis Industri," ungkapnya.
 
Sementara pada bidang Peningkatan SDM KUMKM, Ia menjelaskan Kemenkop akan melakukan penerapan standar kuantitas dan kualitas Diklat Perkoperasian dan UMKM melalui Revitalisasi Balatkop, melakukan pengembangan pelatihan Vocational bagi SDM Koperasi dan UMKM serta menumbuhkan dan mengembangan kewirausahaan.
 
"Untuk peningkatan SDM, akan dilakukan juga optimasilisasi DAK Non Fisik PK2UKM serta peningkatan kapasitas aparatur pembina KUMKM," jelas.
 
Peningkatan SDM akan terus dilakukan. Kerana menurutnya, selama ini terjadi tiga persoalan dalam peningkatan SDM, yakni tata kelola lembaga, tenaga pengajar dan kurikulum. Namun, pihaknya sangat menghormati apa yang dilakukan daerah melalui Baltkop.
 
"Ketiga persoalan ini harus dilakukan bersama-sama. Kerena pengembangan SDM harus disinergikan dengan pemda maupun 18 kementerian/lembaga yang mengurus UMKM dan koperasi sehingga dihasilkan SDM koperasi dan UMKM yang berkulitas," ujarnya.
 
Dan yang terakhir yakni terkait kebijakan Ekonomi Makro. Rully menuturkan bahwa Kemenkop UKM akan melakukan evaluasi terhadap target Renstra 2014-2019. Evaluasi juga dilakukan terhadap program/kegiatan Renstra 2014 - 2019 untuk Renstra 2020 - 2024 dan regulasi terkait perbaikan iklim usaha.
 
"Pemerintah akan membuat regulasi yang mempermudah koperasi dan UKM yang melakukan aktivitasnya," tutupnya.
Sumber: 
Humas DKUKM
Penulis: 
surianto
Fotografer: 
surianto
Bidang Informasi: 
KUKM