Berita

Pangkalpinang - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep Bangka Belitung Hj Elfiyena paparkan Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Kep Bangka Belitung pada acara rapat supervisi dan asistensi UMKM tahun 2021 yang diselenggarakan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara virtual, Jumat (09/04/21) sore.

 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Babel mengatakan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2020 lalu di Prov Kep Babel yakni mendorong UMKM untuk tetap memasarkan produknya dimasa pandemi. Kebijakan yang diambil yakni mempromosikan produk UMKM melalui media TV dan youtube, membuat pameran virtual dan memfasilitasi ratusan UMKM untuk masuk ke market place.

 

"Pemprov Babel fasilitasi promosi produk UMKM ke TV dan dorong UMKM masuk market place dengan membuat akun serta membantu top up di market place" katanya.

 

Tak hanya itu, Pemprov juga membuat gerakan ASN belanja produk UMKM. ASN didorong untuk membeli produk UMKM. 

 

"Ini upaya Pak Gubernur agar UMKM bisa tetap produksi dan survive ditengah pandemi," ujarnya.

 

Ditambahkannya, Babel memiliki dua buah PLUT KUMKM. PLUT KUMKM ini dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran dan promosi produk UMKM.

 

"Guna mendukung pemasaran produk UMKM, Pemprov Babel membuat galery produk UMKM di PLUT KUMKM. Kita ingin jadikan PLUT benar-benar sebagai pusat layanan terpadu," tuturnya.

 

Terkait komoditas produk unggulan, Kadis KUKM mengatakan bahwa selain lada, Babel juga memiliki komoditas lidi nipah. Lidi nipah ini pada tahun lalu berhasil diekspor ke Nepal dan ini sebagai hasil dari pelatihan vocational dengan menggunakan DAK non fisik.

 

"Lidi jadi salah komoditas unggulan di Babel dan sudah ekspor. Potensi lidi nipah cukup besar di Babel dan lidi nipah bisa dijadikan produk kerajinan yang berkualitas," katanya.

 

Lebih jauh, Ia menyampaikan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan UMKM pada tahun 2021 sebagai kelanjutan dari program pada tahun 2020. Kebijakan dan program dibuat sesuai dengan nomenlatur dan permendagri terbaru.

 

"Kita buat kebijakan dan program sesuai dengan arahan Kemendagri dan SOTK terbaru," ujarnya.

 

Pada tahun 2021, Dinas KUKM melakukan kolaborasi dengan BUMN dan BI. Ada program UMKM Boothcamp Academy dan 1001 digital preneur untuk mendukung  dan mendorong kewirausahaan di Babel.

 

"Ini kebijakan kita untuk mendorong kewirausahaan dikalangan anak muda dan ini berhasil masuk 10 program inovasi," sebutnya.

 

Sementara untuk mendukung pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital, pihak terus memberikan pelatihan pemasaran digital, memberikan pendampingan dan memfasilitasi UMKM untuk masuk ke market place. 

 

"Kita dorong mereka untuk bisa onboarding ke ekosistem digital dan membiasakan mereka menggunakan QRIS. Sosialisasi sudah dilakukan dan berkolaborasi dengan Bank Sumsel Babel," katanya.

 

Sementara terkait pendataan UMKM, Dinas KUKM berkolaborasi dengan Pergiruan Tinggi Swasta membuat aplikasi pendataan UMKM. Pelaksanaan aplikasi ini melibatkan pihak kecamatan.

 

"Setiap kecamatan terdapat satu admin aplikasi pendataan sehingga nanti kita punya data UMKM by name by adreess yang lengkap. Selain ada tim lapangan yang membantu UMKM untuk membuat IUMKM dan NIB ke sistem OSS," pungkasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Ely Dinayanti dari Bappenas menyampaikan bahwa pemerintah akan membuat mayor project factory sharing pada tahun 2022. Ada lima daerah yang akan dijadikan factory sharing yakni Aceh, Jateng, Kaltim, Sulut dan NTT.

 

"Ini rencana yang akan dilakukan pada tahun 2022. Pemerintah ingin membangun factory sharing untuk mengembangkan dari hulu-hilir komoditas dan produk UMKM. Misalnya di Aceh, komoditas unggulan kopi. Ini yang akan dikembangkan hulu-hilirnya," katanya.

 

Ia menambahkan, direncanakan akan ada pembangunan PLUT KUMKM dan revitalisasi PLUT KUMKM didaerah prioritas pariwisata. 

 

"Akan dibangun PLUT di Kab/Kota yang menjadi daerah prioritas pariwisata," ujarnya.