Berita

Pangkalpinang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, mengatakan  pemerintah mendorong koperasi dan UKM terlibat aktif dalam pengadaan barang pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dan UKM di Indonesia.

 

"Pemerintah melalui PP No 7 tahun 2021 dan Perpres No 12 tahun 2021 mengamanat agar KL dan Pemda mengalokasikan anggaran belanja bagi KUKM. Dengan alokasi tersebut, pemerintah dorong KUKM untuk terlibat aktif dalam pengadaan pemerintah," katanya saat memberikan arahan pada Sosialisasi Alokasi Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM secara virtual, Jumat (05/03/21).

 

Dia menjelaskan, PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Koperasi dan UMKMp dan Perpres No 12 Tahun 2021, K/L dan Pemda diwajibkan mengolakasi paling sedikit 40 persen pagu belanja pengadaan pemerintah diperuntukan bagi UMKM dan Koperasi.

 

"Pemerintah wajib mengalokasi anggran belanja pengadaan bagi koperasi dan UKM. Belanja pemerintah inu memiliki potensi yang besar untuk membantu mengembangkan KUKM," jelasnya.

 

Potensi belanja pemerintah mencapai 478 T. Artinya, potensi ini sangat signifikan dalam membantu mengembangkan KUKM. Namun untuk mendorong KUKM terlibat dalam pengadaan, ada beberapa isu yang menjadi kendala, seperti kualitas produk UMKM.

 

"Kualitas produk UMKM masih harus ditingkatkan. Begitu juga dengan kemampuan UMKM dalam menjalankan aplikasi pengadaan pemerintah serta pemahaman pejabat pengadaan," ujarnya.

 

Guna mendorong koperasi dan UMKM tersebut, pemerintah akan mendorong koordinasi lintas sektor dan memberikan pelatihan teknis bagi koperasi dan UKM dalam aplikasi pengadaan seperti aplikasi LPSE dan Padi UMKM.

 

"Koperasi dan UMKM perlu diberikan pelatihan teknis dan pendampingan secara online dalam meningkatkan partisipasinya dalam pengadaan umum pemerintah," katanya.

 

Arif R Hakim mengharapkan melalui webinar yang bersifat serial ini bisa mengawal belanja pemerintah untuk dimanfaatkan UMKM.

 

Sementara Deputi Bidang UKM Kemenkop, Hanung Harimba mengatakan bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan produk UMKM melalui belanja K/L dan BUMN yakni akan melakukan kurasi produk dan pendampingan sertifikasi produk. Selain itu akan memberikan pendampingan agar UMKM bisa onboarding serta menambah mitra marketpace.

 

"Kita akan upayakan peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan standar yang berlaku. Memberikan pelatihan digital serta mensosialisasikan sistem pengadaan pemerintah kepada koperasi dan UMKM," katanya.