Berita

PP No 7 Berikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Koperasi dan UMKM

Pangkalpinang - Kepala Bagian Perencanaan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Gendo mengatakan bahwa PP No 7 tahun 2021 tentang  kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hadir untuk memberikan kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
 
"PP ini lahir untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perijinan lebih dipermudah dan akan ada koordinasi lintas sektor yang semakin baik dalam memberdayakan koperasi dan UMKM," katanya dihadapan 35 Peserta Bimtek Perkoperasian terkait Sosialisasi PP No 7 Tahun 2021 di Hotel Santika, Rabu (07/04/21) sore.
 
Bagi perkoperasian, PP ini memberikan kemudahan ini seperti kemudahan mendirikan koperasi, dimana sebelumnya pendirian koperasi mensyaratkan minimal 20 orang. Melalui PP ini, pendirian koperasi primer paling sedikit 9 orang.
 
"Dengan PP ini, 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Dan untuk bentuk kepengurusannya tidak ada perubahan yang penting Ketua, Sekretaris, dan Bendahara," sebutnya.
 
PP ini juga mendorong koperasi untuk menggunakan Teknologi informasi. Misalnya rapat pembentukan, rapat anggota tahunan dan pelayanan bisa memanfaatkan teknologi digital.
 
"Kegiatan pelayanan dan pengelolaan koperasi bisa menggunakan IT. Ini kemudahan bagi koperasi dalam melayani anggotanya," katanya.
 
Selain itu ada Usaha syariah dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilakukan melalui kolaborasi bersama.
 
Gendo menambahkan, PP ini mempermudah perijinan bagi koperasi maupun usaha mikro serta kategori skala usaha UMKM. Kategori usaha mikro dalam PP No 7 tahun 2021 memiliki batasan aset sampai dengan 1 M atau omset 2M.
 
"Jadi hadirnya PP ini mempermudah perijinan. Usaha mikro legalitas nya ditunjukan dengan adanya NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dapat diajukan melalui OSS," tambahnya.
 
Kemenkop UKM berharap dengan adanya PP ini akan menghasilkan basis data atau data tunggal koperasi dan UMKM. Dimana selama ini berbagai K/L memiliki koperasi dan UMKM binaanya masing-masing.
 
"Kemenkop mengkoordinasikan pemberdayaaan dan akan ada basis data atau data tunggal sehingga kita bisa memiliki data yang sama," pungkasnya.
Sumber: 
Humas DKUKM
Penulis: 
surianto
Fotografer: 
surianto
Bidang Informasi: 
KUKM