Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai ketentuan dan siap dimanfaatkan masyarakat.

Penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi (Verval) Pembangunan Gerai dan Gudang KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Safran, Rabu (30/9/2026).

Rakor mengusung tema “Sinergi dan Percepatan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan.”

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Pemantauan Verval Prov Kep Babel, Perwakilan Korem Garuda Jaya, perwakilan Kodim se-Bangka Belitung,Tim Verval kab/kota se Babel, dan Perwakilan Apdesi se Prov Kep Babel.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arie Primajaya, yang mewakili Ketua Tim Verval Pembangunan Gerai KDKMP Prov Kep Babel, mengatakan KDKMP merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan.

Menurut dia, koperasi tidak hanya menjadi wadah kegiatan usaha, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana merupakan tahapan penting untuk mendukung kesiapan KDKMP menuju operasionalisasi dan pengembangan kegiatan usaha,” ujar Arie saat membuka Rakor Verval Pembangunan Gudang KDKMP di Babel.

Arie menegaskan, proses verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, verval dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan tersebut mencakup pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Hal itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, spesifikasi teknis dan kondisi faktual di lapangan.

“Karena itu, proses verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, Arie merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 sebagai bagian dari landasan pelaksanaan kegiatan.

Ari menyebutkan, berdasarkan data SIMKOPDES, Arie menyampaikan terdapat 215 KDKMP yang telah selesai tahap pembangunan.

Sementara itu, sebanyak 188 KDKMP masih menunggu verval, 15 KDKMP sedang dalam proses verval, dan 12 KDKMP telah selesai diverifikasi dan divalidasi.

Dengan kondisi tersebut, ia menekankan agar proses verval dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan berbasis bukti, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap seluruh Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan pemeriksaan,” katanya.

Menurut Arie, kesamaan pemahaman menjadi penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan terkoordinasi dan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Arie menambahkan, bahwa dukungan terhadap pelaksanaan verval juga ditandai dengan telah lengkapnya SK Tim Verifikasi dan Validasi dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelengkapan tersebut menjadi dasar penting agar pelaksanaan verval dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Rakor juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tim pemantauan verval dan unsur TNI, termasuk para Ketua Apdesi kabupaten/kota se-Bangka Belitung.

Arie menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap percepatan proses verval sekaligus mendorong kemajuan KDKMP di Bangka Belitung.

Ia berharap proses percepatan tetap mengedepankan ketelitian, koordinasi dan akuntabilitas, sehingga gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP yang telah dibangun benar-benar memenuhi ketentuan dan siap dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

Lebih jauh, kesiapan tersebut diharapkan bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat di desa dan kelurahan.

“Validasi data kita junjung, Gerai Koperasi siap jadi kebanggaan,” demikian pesan yang disampaikan dalam penutupan sambutan Kepala DKUKM Babel