Medan - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat dalam menyiapkan koperasi dan UMKM (KUMKM) agar mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global.
 
"Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan," kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/05/23).
 
Rakortek yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan ini dihadiri Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Babel didampingi Kasubag Umum dan Subkoor Kewirausahaan dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia.
 
Menteri Teten menambahkan, ekosistem yang sudah dibangun tersebut, mencakup kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk KUMKM.
 
Lebih jauh, Menteri Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi.
 
MenKopUKM berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Ia tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marjinal yang berteknologi rendah. 
 
"Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas," ucapnya.
 
Bagi MenKopUKM, pihaknya akan mendesain sekecil apapun UMKM agar bisa diindustrialisasi di kemudian hari. 
 
"Hal itu sudah dilakukan di Jepang, Korsel, dan China. Dan Indonesia harus melakukan evolusi tersebut. Kalau tidak, akan terjadi gap antara industri dan UMKM, termasuk gap kesejahteraan,” kata Menteri Teten.
 
Terkait Rumah Kemasan, MenKopUKM menyebutkan sekarang sudah ada 13 unit rumah kemasan dengan produk kemasan yang lebih modern dan canggih. Tujuannya, supaya nanti kemasan oleh-oleh produk UMKM bisa sekelas Jepang. 
 
"Karena, produk UMKM Jepang itu kemasannya seperti konsep kado, bagus, dan cantik sehingga orang tergiur membeli," ujarnya.
 
Di samping itu, KemenkopUKM juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Berbeda dengan perbankan, di mana ekosistemnya sudah demikian lengkap sejak krisis moneter pada 1998. 
 
"Seharusnya, pemerintah lebih mengurusi koperasi, karena ini menyangkut urusan orang-orang kecil," sebutnya.
 
Menteri Teten mengakui, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Hal itu disebabkan karena kelemahan dalam UU Perkoperasian tahun 1992 terkait pengawasan koperasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pengawas Koperasi.
 
"Sementara koperasinya sudah menjadi besar, sudah tidak memadai lagi menggunakan pola pengawasan seperti itu," kata MenkopUKM.
 
Sehingga, Menteri Teten tidak menampik fakta yang menyebutkan banyaknya pelaku kejahatan di sektor keuangan yang banyak mendirikan koperasi karena pengawasan di koperasi sangat lemah. "Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja," kata MenKopUKM.
 
Ke depan, lanjut Menteri Teten, dalam waktu bersamaan, pihaknya akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Misalnya, di sektor industri kelapa sawit yang sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).
 
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, tujuan dari Rakortek ini adalah ingin menguatkan pemahaman bersama agar bisa melangkah satu irama mencapai target yg telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024.
 
Arif menambahkan, pada 2024 mendatang, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenKopUKM akan fokus pada 7 Program Prioritas.
 
Program prioritas dimaksud yakni, pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrim, hingga layanan Rumah Kemasan.