Sebelumnya, Analisis Kebijakan, Rosdiana mewakil Kabid Kemitraan UKM Kemenkop UKM menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM ProvbKep Babel, PT Telkom (Persero) Tbk dan Kementerian BUMN selaku pengelola platform PaDi UMKM, Biro PBJ Setda Prov Kep Babel, BLPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi selaku pengampu platform SIPLah dalam penyelenggaraan kegiatan Perluasan Promosi dan Akses Pasar UKM Melalui On Boarding Pada Platform Pemerintah.
"Kami sampaikan apresiasi yang tinggi pada semua pihak yang berkolaborasi dalam kegiatan Perluasan Promosi dan Akses Pasar UKM Melalui On Boarding Pada Platform Pemerintah ini," sampainya.
Ia mengatakan, bahwa tantangan Utama Transformasi Digital Bagi UMKM yaitu terbatasnya kemampuan dan pengetahuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. Selanjutnya yakni adanya kebingungan UMKM terhadap platform mana yang harus digunakan guna menjangkau konsumen lebih luas dan kurangnya pengetahuan terkait Strategi Pemasaran Digital.
"Tiga hal ini menjadi tantangan dalam tranformasi digitalisasi UMKM," ujarnya.
Lalu Ia menyebutkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM.
"Sejalan dengan itu, LKPP berharap peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi UMKM. seluruh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah wajib mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp2,5 miliar untuk usaha kecil," sebutnya.
Sepanjang tahun 2023 produk yang tayang di E-Katalog LKPP telah mencapai 7,5 juta produk dengan total nilai transaksi sebesar Rp 189,74 triliun, dan realisasi target UMKM menembus angka 42,6%.
"Pada tahun 2024 harus terus ditingkatkan dan berharap agar separuh transaksi pemerintah sudah melibatkan UMKM," ujarnya.
Sementara itu, pada aplikasi SIPLah yang merupakan Sistem Digital dari Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang membantu Satuan Pendidikan (Satdik) berbelanja kebutuhannya, jumlah penyedia SIPLah 297.800 Penyedia.
"Dari jumlah tersebut, ada 246 ribu lebihnya merupakan UMKM dengan jumlah satuan pendidikan mencapai lebih dari 463 ribu sekolah diseluruh Indonesia. Transaksi yang telah dibuat mencapai 9,7 Juta transaksi dengan total nilai transaksi mencapai 46,4 Triliun Rupiah," katanya.
Pada kesempatan itu, Ia mengharapkan para UMKM untuk masuk dalam platform digital PaDi UMKM guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Terkait dengan kegiatan ini Rosdiana mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu perluasan promosi dan akses pasar bagi para pelaku UKM.
"Semoga kegiatan ini berjalan lancar, membuka lebih banyak peluang bagi UKM untuk masuk ke dalam platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN dan Satuan Pendidikan. Mari kita bersatu dalam semangat kolaborasi untuk mendukung UMKM Indonesia," harapnya.