Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar FGD pengembangan UMKM di ruang Romodong Kantor Gubernur, Selasa (27/8). FGD ini dihadiri pelaku UMKM, dinas terkait seperti Bappeda, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan stake holder lainnya.
Ahmad Yani Hazir, Kabag Administrasi Biro Ekonomi Setda Prov Kep Bangka Belitung mengatakan bahwa pemprov ingin mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan dan perkembangan UMKM di Bangka Belitung baik dari sisi pemodalan maupun mutu produk. Karena sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang mempunyai kontribusi bagi perekonomian didaerah ini.
"Kita ingin tau perkembangannya seperti apa, bagaimana masalah permodalan dan mutu dari produk UMKM. Karena dengan ada informasi terkini, maka bisa menjadi dasar pembuat kebijakan selanjutnya," katanya.
Pemerintah memfasilitasi permodalan bagi UMKM melalui KUR. Menurutnya, KUR merupakan dana pinjaman yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha. Penyaluran KUR dilakukan melalui perbankan.
Terkait bunga KUR, dijelaskan Ahmad Yani bahwa pemerintah telah menurunkan bunga menjadi 7 persen pertahun atau sebesar 0,3 persen perbulan. Dengan turunya bunga tersebut, tentunya akan sangat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana pinjaman
"Pelaku usaha dapat memanfaatkan dana KUR yang tersedia. Sementara pihak perbankan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku sehingga sektor UMKM dapat berkembang," jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan, hal yang menjadi topik kedua yakni mutu produk pelaku usaha. Dalam peningkatan mutu produk, pemerintah harus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar produk UMKM Bangka Belitung berkualitas dan berdaya saing.
"Produk lokal harus berkualitas, tersertifikasi halal dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Pelaku usaha khusus harus memiliki sertifikasi halal dan terus memperpanjang sertifikat tersebut," ujarnya.
