Pangkalanbaru - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung, Yulizar Adnan mengatakan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui koperasi dan UMKM. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan PDRB perkapita masyarakat serta menunjang pembangunan berkelanjutan.
"Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui KUMKM harus diterus digerak guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pengingkatan PDRB serta pembangunan yang berkelanjutan," katanya saat membuka Rakorda Pemberdayaan KUMKM Tingkat Prov Kep Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 di Hotel Grand Vellla, Kamis (02/06/22).
Rakorda KUMKM Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 39 peserta yang dari berasal dari Dinas KUKM se Prov Kep Babel. Kegiatan ini menghadirkan nasasumber Sekretaris Deputi UKM KemenkopUKM, Pengawas Koperasi Ahli Madya Deputi Perkoperasian KemenkopUKM, Kepala Bid Digitalisasi Kadin Indonesia, dan Ketua Koperasi Pemasaran Gensa.
Kadis KUKM menyatakan bahwa keterpaduan pengembangan KUMKM dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dengan diagniosa yang sesuai dengan potensi daerah dilakukan untuk menjawab tantangan yang terjadi. Pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan Kemenkop UKM mengingat anggaran yang terbatas.
"Program dan kegiatan pengembangan harus disusun secara selektif dalam rumusan dan usulan rencana pembangunan kedepan berdasarkan potensi daerah dan anggaran yang ada," ujarnya.
Kehadiran koperasi di Babel cukup besar, dan tercatat hingga Maret 2022 terdapat 1.127 koperasi. Dari data ini, sebanyak 719 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 37.784 orang. Kehadiran koperasi dapat menunjukan peran dan fungsinya sebagai soko guru ekonomi.
"Kehadiran koperasi harus mampu menunjukan peran dan fungsinya dalam perekonomian. Dimana meningkatkan kualitas koperasi lebih baik dari pada meningkatkan kuantitas koperasi. Koperasi berkualitas akan mampu menunjukan eksistensi sebagai soko guru ekonomi," katanya.
Lebih jauh Kadis KUKM menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan peran UMKM. Tercatat hingga April 2022 terdapat sebanyak 183.030 UMKM.
Kadia KUKM menambahkan bahwa pemberdayaan KUMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan juga akan memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dengan adanya PP No 7 tahun 2021, Menurut Kadis KUKM bahwa PP ini mampu meningkatan program dan dukungan bagi kemajuan UMKM. Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensupport perkembangan KUMKM di Babel.
"Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensupport perkembangan KUMKM di Babel" ujarnya.
Pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM. Berbagai programpun dihadirkan seperti mempermudah pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan dan digitalisasi bagi UMKM.
"Program seperti fasilitasi halal, standar produk, kemitraan UMKM koperasi, digitalisasi, penerbitan NIB berbasis OSS dan promosi dan pemasaran berbasis e-commerce pun hadir dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM," sebutnya
Diakhir sambutanya, Kadis KUKM berharap rakorda pemberdayaan KUMKM ini mampu menghasilkan keptetysan yang tepat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ditemui dilapangan.
"Rakorda ini diharapkan menghasilkan keputusan dan program yang tepat. Selain itu terjalinya sinergi kita semua untuk menyukseskan program-program pemberdaayan UMKM guna terus mensupport perkembangan UMKM di Babel," harapnya.
