Pangkalan Baru - Kemenkop UKM berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung menggelar workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre di Pangkalan Baru, Rabu (28/09/22). Workshop ini diikuti sebanyak 100 pelaku UMKM di Bangka Belitung.
Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan workshop ini merupakan rangkaian Campaign Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diinisasi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bentuk nyata kolaborasi seluruh stakeholder ekosistem kewirausahaan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk manifestasi dari sinergi Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan nasional," kata Deputi Kewirausahaan ketika membuka acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre, Rabu (28/09/22).
Lebih lanjut, menurutnya, kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengakselerasi kewirausahaan yakni dengan percepatan UMKM masuk dalam ekosistem digital, termasuk diantaranya percepatan UMKM onboarding pada e-katalog dengan target 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
Siti menyebutkan, jumlah UMKM di tanah air yang mencapai 64,2 juta unit usaha, kontribusinya dalam membentuk PDB mencapai 61.07%, investasi 60.42%, ekspor 14.37%, bahkan porsi penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%. Data ini menunjukan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.
"Namun, rasio kewirausahaan Indonesia masih cukup rendah, saat ini baru mencapai 3,18% dan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga kita, seperti Thailand yang mencapai 4,2%, Malaysia sudah di 4,7% bahkan Singapura sudah mencapai 8,7%," ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia tersebut, dikatakannya Presiden telah mengeluarkan Perpres No.2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 sebagai kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
"Dengan adanya Perpres ini, diharapkan struktur ekonomi menjadi lebih kuat dengan peningkatan jumlah usaha kecil menengah yang dibarengi dengan upaya penumbuhan wirausaha berbasis IDE (Innovation Driven Enterprises). Bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan," ungkapnya l.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), per tanggal 22 September 2022, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terdaftar 42 penyedia dengan 752 produk yang telah tayang di e-katalog, serta transaksi yang tercatat sebesar Rp. 2,2 milyar. Dan berdasarkan Indeks Implementasi Katalog lokal, berada di urutan 22 dari 34 provinsi.
"Selain kewirausahaan dan percepatan UMKM masuk dalam ekosistem digital, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Kewirausahaan juga memperoleh amanat untuk menyusun data UMKM yang akurat melalui Basis Data Tunggal KUMKM," ujarnya.
Terkait hal ini, Prov. Kep. Babel telah melakukan pendataan, dan data terakhir yang saya terima per tanggal 27 September 2022 adalah sebesar 18.454 dari 45.000 yang ditargetkan pada tahun 2022, atau sekitar 41%.
"Saya sangat concern dalam hal ini, untuk itu saya mengajak semua pihak untuk memberi perhatian khusus, supaya target tahun ini dapat tercapai dengan baik. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional," pungkasnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI serta stakeholder untuk mendorong digitalisasi UMKM.
"Kita menyambut baik dukungan KemenkopUKM untuk melakukan digitalisasi, sehingga pelatihan akan terus kita lakukan. Saya juga ingin kegiatan ini berlanjut dan perlu dilakukan studi kelayakan baik itu dari aspek produk, pemasaran dan sebagainya agar pelaku UMKM tidak mati ditengah jalan," ujarnya.
Terkait Perpres No 2 tahun 2022 dan pengembangan kewirausahaan, Menurut Pj Gubernur, Pemprov akan menyiapkan rapat kerja dengan melibatkan Kepala Desa se Babel agar pengembangan kewirausahaan ini dapat menjangkau sampai desa. Karena jika tidak, multi player effectnya tidak sampai ke bawah.
"Selama ini mungkin yang terdata hanya di kota saja. Padahal masih ada potensi lain di desa. Kita harus menjangkau masyarakat sampai ke kampung-kampung untuk mendorong kewirausahaan di Babel," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan serta transformasi digital koperasi dan UMKM serta wirausaha selalu melakukan pembinaan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan.
"Pelaku UMKM di Babel selalu didorong untuk beradaptasi dan berinovasi terhadap perubahan dan persaingan usaha, meningkatkan produksi dan kualitas produk agar mereka dapat tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan perekonomian Babel," kata Pj Gubernur.
Pj Gubernur berharap kegiatan ini dapat mempercepat UMKM onboarding pada platform pengadaan barang dan jasa pemerintah.
