Jakarta - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov Kep Bangka Belitung bersama Komisi II DPRD Prov Kep Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (3/05/18).
Wakil Ketua DPRD Prov Kep Babel Hendra Apollo bersama Ketua Komisi II beserta anggota disambut di Ruang Rapat Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM oleh Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Sutardjo beserta jajarannya.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung Akshan Virsawan mengatakan bahwa kedatangannya bersama anggota ke Kemenkop UKM untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan program pembiayaan yang digulirkan kepada koperasi dan UKM.
"DPRD sebagai mitra ingin mengetahui dan evaluasi program pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Kita harap program pembiayaan ini bermanfaat bagi pengembangan UMKM," katanya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov Kep Bangka Belitung Hj Elfiyena menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, dana KUR sudah terserap 43 persen. Dalam penyerapan dana KUR ini, terdapat 10 tenaga pendamping KUR yang membantu UMKM untuk mendapatkan bantuan modal tersebut.
"Kami sangat apresiasi kinerja 10 tenaga pendamping KUR. Semoga dana KUR yang ada dapat terserap semuanya," ujar Hj. Elfiyena.
Sutardjo Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM menyatakan bahwa dalam RPJP sekitar 25 persen UMKM mengakses pembiayan permodalan formal. Untuk mencapai itu, Kemenkop UKM mempunyai program, yakni membentuk jaringan KSP dan jaringan KSPPS, memperluas akses KUR 15000 UMKM, serta pemberian sertifikat hak atas tanah kepada 150 KUKM. Selain itu ada program start up capital bagi pelaku UMKM.
"2018, penyaluran KUR itu ditargetkan mencapai Rp 120 T dengan bunga 7 persen. Ditargetkan ada 15.000 UMKM yang memanfaatkan dana tersebut," jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa Kemenkop UKM memiliki strateg dalam membantu pemodalan bagi KUMKM. Strateginya yang dijalankan berupa penguatan regulasi, penguatan KSP/KSPPS, penguatan USP/USPPS dalam akses pembiayaan antara lain SKKNI sertifikasi. Selain itu Kemenkop UKM mengembangkan skin pembiayaan melalui peran pemerintah (sinergi K/L).
"Banyak skema pembiayaan yang dikembangkan. Kita ada KUR dan kredit usaha mikro (Umi), dan dana bergulir, serta pengembangan lembaga pendukung lainnya," lanjutnya.
Tak hanya itu, Pemerintah terus mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru, yakni melalui program wirausaha pemula (WP). Sutardjo menuturkan Kemenkop siap membantu modal bagi WP. Program WP ini ditargetkan sebanyak 1.831 WP baru. Untuk mendapatkan program WP, pelaku UMKM harus mengajukan proposal kepada Kemenkop UKM dan selanjutnya proposal ini akan dinilai.
"Proposal usaha yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan modal sebesar 10-13 juta. Untuk itu, pelaku UMKM harus segera sampaikan proposal tersebut, jangan terlambat karena program ini banyak yang ikut," tuturnya.
Sutardjo mengharapkan semua program yang ada di pusat bisa disosialisasikan ke daerah Kab/Kota. Kemenkop juga siap memfasilitasi peningkatan SDM koperasi dan UMKM di daerah. Melalui Deputi SDM siap berikan pelatihan atau kediklatan bagi UMKM.
"Jadi, selain modal, kita siap berikan pelatihan. Kita ingin menaikan kelas para usaha sehingga UMKM kita bisa tinggal landas," pungkasnya.
