Pangkalpinang - Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi petugas pada Upacara Mingguan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (14/10).
Bertindak sebagai Pembina Upacara, Pj Sekda Prov Kep Bangka Belitung, Fery Afriyanto dengan Pemimpin Upacara Pejabat JFT Pengawas Koperasi Madya Dinas KUKM Kep Bangka Belitung, Muhammad Isa Haris.
Perwira Upacara, yakni Plt. Kadis KUKM Babel Riza Aryani. Sementara Pengibar Bendera, Sachril, Nia Ningsih, dan Tien Hock Sinaga. Pembaca Pembukaan UUD 1945, Junaidi, Pembaca Panca Prasetya, Fred Ferdiansyah, Ajudan, Atin Mumprayitno, Pembawa Acara, Risa Nirwana Sari dan Pembacaan Doa, Choiruddin.
Pj Sekda Prov Kep Babel, Fery Afriyanto mengajak kepada seluruh Kepala PD untuk memonitor pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungannya. Pendaftaran PPPK sudah dibuka dan semua PHL diharapkan harus segera menyelesaikan proses pendaftaran seleksi PPPK.
"Saya harapakan semua harus segera menyelesaikan pendaftaran, Dan Saya minta Kepala PD untuk memonitor pendaftaran PPPK dan Semua data harus masuk," katanya saat menjadi pembina upacara mingguan.
Pj Sekda juga berpesan kepada rekan-rekan PHL untuk segera daftar dan mempersiapkan diri dengan maksimal dengan belajar dan latihan kembali.
"Rekan PHL persiapkan diri semaksimal mungkin. Tidak ada yang kebetulan, semua harus dipersiapkan semaksimal mungkin," pesannya.
Lalu Pj Sekda Babel menyampaikan informasi terkait anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal Tahun 2024 ini, pemprov sudah melakukan tagging anggaran. Diketahui, pada rapat koordinasi sebelumnya, telah dibahas mengenai efisiensi belanja 2024. Dari rapat itu, setiap PD disarankan untuk kegiatan yang tidak mendesak bisa dilakukan di tahun berikutnya. Sementara, kegiatan belanja yang dirasa tidak perlu, ada baiknya untuk tidak dilaksanakan.
“Jika hari ini seluruh OPD bisa memberikan data detail, rinci, dan valid hingga 31 Desember 2024, perhitungan segera kita laksanakan, dan skema bisa dibuat, maka pencairan anggaran bisa segera kita lakukan seperti pencairan TPP. Terkait pendapatan daerah dan pagu harus dihitung yang teliti dengan cermat. Jangan sampai akhir tahun kita ada gagal bayar untuk seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ungkapnya.
Pj Sekda juga menyampaikan bahwa Susunan kepengurusan DP KORPRI telah dikukuhkan, begitu juga dengan Badan Pembina Olahraga dan Lembaga Konsultasi Badan Hukum Korpri Kep. Babel.
"Segera lakukan rapat kerja dan susun usulan kegiatan. Nanti kita akan bahas bersama," ujarnya.
