Pangkalan Baru - Dinas koperasi dan UKM Prov Kep Babel menargetkan sebanyak 75 persen dari 677 koperasi aktif di Babel memiliki sertifikat nomor induk koperasi (NIK).
"Pada tahun 2020, koperasi yang memiliki NIK mencapai 343 koperasi atau sebesar 50,66 persen. Pada akhir tahun ini, koperasi aktif di Babel yang memiliki sertifikat NIK ditargetkan mencapai 75 persen dari 677 koperasi aktif," kata Kadis Koperasi dan UKM Prov Kep Babel, Yulizar Adnan di Grand Vella Hotel, Selasa (15/06/21).
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota untuk melakukan supervisi kepada enumerator untuk mengupdate data.
"Berikan supervisi bagi para enumerator agar selalu mengupdate data koperasi dan UMKM," ujarnya.
Lebih jauh Kadis KUKM menyebutkan bahwa koperasi di Babel harus didorong untuk melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Sejuah ini berdasarkan data ODS tahun 2020 terdapat sebanyak 263 koperasi yang sudah melaksanakan RAT.
"Koperasi harus RAT setiap tahun. Apabila koperasi tidak RAT selama beberapa tahun berturut-turut maka koperasi bisa masuk kategori tidak sehat atau tidak aktif," jelasnya.
Sementara untuk data UMKM se Babel, hingga saat ini jumlahnya mencapai 183.796. Dari jumlah tersebut, usaha mikro menjadi yang terbanyak berdasarkan skala usahanya.
"Usaha mikro menjadi yang terbanyak mencapai 146.662 atau 79,9 persen dari total UMKM di Babel. Ini yang harus didorong untuk bisa naik kelas menjadi usaha kecil," ujarnya.
Kadis KUKM menambahkan bahwa pada masa pandemi, usaha UMKM cukup banyak terdampak Covid-19. Dampak yang dialami yakni menurunnya aktivitas penjualan, kesulitan bahan baku, pekerja dirumahkan dan distribusi terhambat.
Untuk memulihkan ekonomi UMKM, Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PEN untuk mendorong UMKM bangkit. Pemerintah memberikan bantuan melalui program BLT, PKH, subsidi listrik dan kartu prakerja. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan akses pembiayan serta kerjasama dengan BUMN sebagai penyangga UMKM.
"Pemerintah memberikan bantuan BPUM, subsidi listrik, relaksasi kredit, dan kerjasama dengan BUMN sebagai penyangga UMKM. Ini sebagai strategi untuk UMKM bangkit," jelasnya.
Merosotnya penjualan UMKM harus diatasi dengan mendorong UMKM bertransformasi kedigital. Pemerintah telah memberikan pelatihan online secara gratis melalui www.edukukm.id, pelatihan pengelolaan bisnis bersama market place nasional, dan pemasaran online.
"Digitalisasi UMKM menjadi langkah strategis untuk pemulihan ekonomi UMKM. UMKM harus mampu memasarkan produk secara online melalui media sosial dan market place seperti blibli, tokopedia, bukalapak, shopee dan beberapa website jualan online lainnya," pungkasnya.
